Konflik Partai Politik Di Indonesia

Konflik Partai Politik Di Indonesia – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan mantan Ketua DPR Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR periode 2019-2024. Begitu usulan itu terkabul, Bamsoet yang semula mengincar kursi pimpinan Partai Golkar, setuju mendukung Airlangga lagi untuk menguasai partai Golkar.

“Sekali lagi terima kasih kepada ketua saya Pak Airlangga Hartarto,” kata Bambang Soesatyo di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sehari kemudian, seorang pria bernama Bamsoet mengulangi, “Tidak ada persaingan lagi, [konflik] kami [dengan Airlangga] sudah selesai.”

Konflik Partai Politik Di Indonesia

Konflik Partai Politik Di Indonesia

Persaingan yang disebut Bamsoet ini terkait dengan pemilihan presiden dari Partai Golkar periode berikutnya yang mendapatkan momentum sejak pertengahan 2019. Meski Airlangga menggantikan Setya Novanto di pertengahan, masa jabatannya masih akan berakhir pada Desember. Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019.

Buku Partai Syarikat Islam Indonesia Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite

Airlangga sendiri mengincar kursi kepresidenan setelah memastikan akan mencalonkan diri di DPR 2019. Namun, sejumlah pengurus Partai Golkar menilai Menteri Integrasi Ekonomi belum mampu menyukseskan Golkar di Pilkada 2019. pada saat yang sama menteri dan presiden adalah salah satu alasan di balik tekanan ini.

Bamsoet adalah salah satu nama kuat yang mendapat dukungan kader partai Golkar untuk menggulingkan Airlangga. Wakil Koordinator Utama Partai Golkar itu juga mendukung percepatan Munas yaitu Munaslub pada Oktober 2019.

Jika DPR dipercepat, besar kemungkinan Bamsoet yang baru saja mengundurkan diri sebagai Ketua DPR memenangkan Airlangga. Salah satu titik terang Bamsoet selama ini adalah reputasinya sebagai wakil rakyat.

Ketegangan antara keduanya semakin meningkat. Pada Agustus 2019, ada orang tak dikenal yang melempar bom molotov ke kantor DPP Partai Golkar. Kerusuhan di kantor DPP Partai Golkar belum usai. Kali ini giliran Pemuda Partai Golkar (AMPG) grup Bamsoet yang bikin heboh.

Jual Buku Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Karya Aisah Putri Budiatri Dkk

Mereka mendatangi kantor DPP Partai Golkar dan menuntut rapat paripurna. Jika tidak, mereka akan tinggal di kantor DPP Golkar. Upaya ini gagal. Namun, kejadian yang sama terjadi tiga hari kemudian. Kali ini, AMPG Bamsoet berhadapan dengan AMPG di pihak Airlangga. Pengamanan polisi akhirnya bisa meredam kerusuhan sebelum massa berkumpul. Kamp Bamsoet juga dibubarkan.

Awal September 2019, kubu Bamsoet ingin menggelar rapat paripurna di kantor DPP Partai Golkar. Masih terjadi bentrok dengan pengamanan kader Golkar dari kubu Airlangga dan polisi, sehingga rapat paripurna dibatalkan sesuai rencana semula. Kemudian pertemuan diadakan di Hotel Sultan. Dalam rapat paripurna ini, kubu Bamsoet meminta Airlangga menggelar rapat.

Setelah Bamsoet resmi menjadi ketua MPR, desakan paripurna itu hilang meski Airlangga tak terima. Setelah Bamsoet menyadari dirinya merebut kursi MPR Golkar, sikapnya berubah 180 derajat.Dia mengaku Munas tetap akan digelar pada Desember 2019 karena sudah ada kesepakatan antara keduanya.

Konflik Partai Politik Di Indonesia

“Untuk saat ini saya tenang dulu. Dia sudah memutuskan mendukung pencalonannya (Airlangga),” jelas Bamsoet seperti dilansir Merdeka, Sabtu (28/9/2019). “Yang lain tinggalkan saya Pak Ketua (Airlangga), dan Tuhan tahu komitmen yang sudah kita buat.”

Harta, Jabatan, Dan Kekuasaan: Bagaimana Sistem Presidensial Dorong Perpecahan Partai Politik Di Indonesia

Itu tercipta dari konflik Bamsoet dan Airlangga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pendukung kedua partai mengatakan calon mereka mendapat restu Jokowi.

Ini bukan pertama kalinya Golkar terlibat kontroversi dan menyeret presiden ke dalam badai masalah. Masih bayi, sebelum menjadi partai, Golkar sempat berkonflik.

“Golkar adalah otak Sukarno,” kata dosen University of New South Wales David Reeve dalam buku Golkar: Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika (2013), sebuah Golkar dalam politik Indonesia.

Secara konseptual, Golkar terdiri dari tim fungsional, aktif/profesional. Saat itu, dua kelompok pekerjaan utama dalam masyarakat adalah petani dan buruh. Namun, gagasan Sukarno itu kemudian dibajak oleh militer.

Potensi Konflik Sosial Pilkada 2020

Ketika Sukarno berusaha untuk menghilangkan partai politik, kelompok militer aktif muncul. Sedangkan Sukarno, seperti yang ditulis Reeve, “belum membentuk [kelompok]”. Kelompok kerja tersebut berganti istilah menjadi kelompok Karya pada tahun 1958.

Menurut Suhardiman dan Ade Komaruddin Mochamad dalam I Present to Court of History: Soehardiman’s Autobiography (1993), militer pada saat itu banyak melahirkan organisasi seperti Koperasi Gotong Royong (KOSGORO) yang menjadi wadah perang bagi beberapa anggotanya. . Tentara Rakyat Indonesia (TIP) yang dipimpin oleh Kolonel Mas Isman pada tahun 1957.

Ada pula pembahasan Keluarga Gotong Royong (MKGR) yang didirikan pada 3 Januari 1960 oleh Kolonel Sugandhi. Terakhir, sebelum Golkar lahir, ada Organisasi Sukarela Indonesia Pusat (SOKSI) yang dipimpin dan didirikan oleh Letkol. Kol. Suhardiman pada tahun 1962.

Konflik Partai Politik Di Indonesia

Kelahiran Golkar pada 20 Oktober 1964 ditandai dengan dibentuknya Sekretaris Bersama Golkar (Sekber). Presiden pertamanya adalah Djuhartono yang pernah bertugas di ketentaraan berpangkat brigadir jenderal.

Infografik: Kata Partai Politik Soal Pandemi

“Proses utama yang diamati dari tahun 1957 hingga 1965 adalah beralih dari konsep Golkar sebagai bentuk representasi baru yang ditemukan Sukarno ke senjata anti-PKI yang digunakan oleh militer dan sekutunya,” tulis Reeve.

Setelah pengunduran diri Sukarno menyusul Perintah 11 Maret (Supersemar), Soeharto menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik. Ia segera menghidupkan kembali Golkar pada tahun 1969.

Selama Orde Baru, Golkar adalah partai yang paling kuat. Dia terus memenangkan pemilu dari tahun 1971 hingga 1997. Akbar Tandjung dalam The Golkar Way (2008) menulis, “Golkar menjadi mesin politik untuk mempertahankan dan mengakselerasi agenda dan agenda politik pembangunan Orde Baru.”

Pada Mei 1998, Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar DPP Harmoko meminta Soeharto turun. Pada saat itulah konflik kembali pecah di Golkar.

Tipologi Partai Politik Dan Skema Pendanaan Partai Politik By Tifa Foundation

Harmoko, seperti dicatat Akbar, dianggap pengkhianat oleh kader Golkar pro-Soeharto. Tekanan terhadap Munaslub datang dari banyak organisasi yang tergabung dalam Golkar.

“Konflik politik di dalam Golkar, yang belum pernah terjadi sebelumnya selama rezim Suharto, tiba-tiba muncul,” tulis Akbar.

Pasca tumbangnya Orde Baru, banyak yang memperkirakan Golkar juga akan tenggelam. Nyatanya, dia berhasil bertahan. Namun konflik internal kembali mengubah Golkar yang kali ini menerima sistem kepartaian.

Konflik Partai Politik Di Indonesia

Akhirnya Musyawarah Nasional Golkar digelar pada 11 Juli 1998. Saat itu terjadi persaingan sengit antara wakil rakyat Akbar Tandjung dan wakil militer Jenderal Edi Sudradjat. Panglima ABRI yang baru menjabat tiga bulan itu kehilangan Akbar. Pendukung Edi tidak terima.

Konflik Politik Antar Golongan

“Hal itu ditandai, misalnya dengan munculnya partai baru, Partai Keadilan dan Persatuan, yang diumumkan kelompok Edi Sudradjat pada 15 Januari 1999,” tulis Aisah dkk. Waktu Perubahan di Indonesia (2018).

Konflik berlanjut pada 2004. Kali ini, Akbar harus bersaing dengan Jusuf Kalla (JK) untuk memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar diharapkan mendukung calon Wiranto-Salahuddin Wahid. Namun, JK justru mencalonkan diri sebagai pasangan Susilo Bambang Yudhoyono.

Jusuf Kalla dicopot dari jabatannya oleh penasihat partai Golkar lainnya dan sembilan pejabat lainnya dipecat. Tujuan partai Golkar saat itu adalah 10 orang dianggap membangkang terhadap perintah partai.

Pemilihan presiden 2004 membawa kemenangan bagi SBY-JK. Konstelasi Partai Golkar juga tiba-tiba berubah. Pada Musyawarah Nasional VII Partai Golkar di Bali pada Desember 2004, JK justru berhasil mengalahkan Akbar dalam pemilu sehingga mendekatkan partai itu ke kekuasaan.

Soliditas Dalam Perspektif Partai Politik Dan Manajemen Konflik

Sepuluh tahun kemudian, kontroversi seputar pemilihan presiden dimulai lagi. Aburizal Bakrie yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Golkar memutuskan partai akan mendukung tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akhirnya kalah dari Jokowi-JK. Ada desas-desus bahwa Aburizal atau Ical adalah penguasa Golkar. Salah satu yang paling lantang adalah Agung Laksono.

Setelah Ical terpilih kembali pada Munas Golkar di Bali pada November 2014, Agung menggelar Munas tandingan di Ancol pada Desember 2014.

Pada 11 Januari 2016, perang yang berlangsung selama satu setengah tahun masih membara. Kedua belah pihak dipanggil Jokowi di Istana. Pada Februari 2016, giliran JK yang bertemu keduanya.

Konflik Partai Politik Di Indonesia

Wapres menilai, jika Partai Golkar tidak setuju, pemerintahan akan sulit berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pemilihan parlemen 2014, Golkar meraih 14,75% suara nasional, tertinggi kedua setelah PDI-P.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Yogyakarta

Setelah kedua pihak bersepakat berdamai, Majelis Nasional Golkar mengangkat Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Belum dua tahun menjabat, pria yang kerap disapa Setnov itu ditangkap KPK dan digantikan Airlangga.

Saat menjabat dan hendak memasuki posisi kepemimpinan terakhirnya, Airlangga bentrok dengan Bamsoet. Acara yang biasa di Festival Golkar karena masih sebatas “grup”.

Kontroversi tak akan goyahkan Golkar Meski dilanda berbagai konflik, partai Golkar selalu hadir di kancah politik Indonesia. Bukan sebagai partai kelas dua, tapi mengakar di tiga besar untuk mendapatkan suara negara.

Selain masalah konflik, ada juga masalah korupsi. Sepanjang 2014-2019, sedikitnya 20 nama anggota Partai Golkar, mulai dari pimpinan daerah hingga anggota DPR, ditangkap KPK. Di antara 20 orang itu, Presiden Jenderal Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga ditangkap.

Faksi Dan Konflik Internal Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi / Aisah Putri Budiarti

Tapi Partai Golkar tetap mempertahankan posisinya. Ia menerima 12,31% suara nasional dan menjadi partai terpopuler kedua. Juga, setelah PDI-P. Meski hasil ini menurun dari lima tahun lalu, stabilitas posisi partai Golkar masih terjaga.

Selain mengamankan pemilu, Golkar juga berhasil membujuk kelompoknya untuk membentuk partai sendiri dan mendapatkan suara terbanyak di pemilu legislatif 2019, seperti Gerindra dan Nasdem.

Setelah Konvensi Calon Presiden Golkar pada 2004, Prabowo, Wiranto, dan Surya Paloh keluar dari Partai Golkar. Wiranto mendirikan Hanura pada 2006, Prabowo mendirikan Gerindra pada 2008, dan Surya Paloh mendirikan NasDem pada 2011. Pada 2014, ketiga partai tersebut berhasil masuk parlemen. Kali ini hanya Gerindra dan Nasdem yang selamat.

Konflik Partai Politik Di Indonesia

“Partai Golkar sudah terbiasa berkonflik. Karena itu, jika nanti konflik ini melahirkan partai baru, wajar saja,” kata ilmuwan politik Populi Center Nico Harjanto, Sabtu (21/3/2015) seperti dilansir CNN. , Nico berbicara. tentang perang Ical-Agung. .

Kpk: Partai Politik Salah Satu Pilar Pemberantasan Korupsi

Juga dalam buku Fraksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia di Era Reformasi (2018), ilmuwan politik Aisah Putri Budiarti menilai Golkar bisa bertahan karena pengalaman kepartaiannya yang tidak bergantung pada orang-orang tertentu. Pada akhirnya, itulah yang menyelamatkan Golkar.

“Umur organisasi ini sudah tua dan merupakan sumber generasi Golkar

Sejarah partai politik indonesia, konflik politik di indonesia, logo partai politik di indonesia, konflik internal partai politik, partai politik di indonesia, konflik politik indonesia, gambar partai politik di indonesia, partai politik di jepang, lowongan kerja di partai politik, konflik antar partai politik, contoh konflik politik di indonesia, partai politik indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published.